Tanggapi Santai Penyataan Kabid BKPSDM, LGI Sumsel : Pertanyakan Prinsip Sistem Merit

Meski Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang memastikan penunjukan tersebut telah sesuai regulasi, LGI Sumsel justru menilai narasi tersebut mengabaikan prinsip sistem merit dalam manajemen ASN.

"Hal ini berpotensi menyebabkan ketidakpastian karier, demotivasi, serta penurunan profesionalisme ASN," ungkap Ketua DPW LSM LGI Sumsel, Al Anshor, SH.

Menurut Al Anshor, penunjukan pejabat harus didasarkan pada kompetensi, kinerja, dan kualifikasi, bukan sekadar memenuhi persyaratan administratif. Meskipun secara formal regulasi terpenuhi, ia khawatir keputusan ini tidak sejalan dengan semangat sistem merit yang bertujuan menciptakan birokrasi profesional.

"Jangan menghalalkan segala regulasi hanya untuk ambisi, namun tidak ada kompetensi, yang berdampak pada kolusi semata," tegas Al Anshor.

Pernyataan LGI Sumsel ini menjadi sorotan balik terhadap penjelasan dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Palembang sebelumnya, melalui Kepala Bidang Mutasi dan Promosi, Salman Zaki, telah menegaskan bahwa penunjukan Roby Yulyadi telah sesuai dengan Surat Edaran BKN Nomor 7 dan Nomor 1 Tahun 2021, serta mendapat rekomendasi dari BKN.

Namun, LGI Sumsel menilai bahwa kepatuhan pada regulasi saja tidak cukup. Prinsip sistem merit, yang menjamin penempatan ASN berdasarkan kualifikasi dan kompetensi terbaik, harus menjadi landasan utama. Apabila prinsip ini diabaikan, dampaknya bisa meluas pada kinerja birokrasi dan moral ASN itu sendiri.

Dengan pernyataan ini, LGI Sumsel mengajak Pemkot Palembang untuk tidak hanya berfokus pada legalitas formal, tetapi juga pada esensi dari sistem merit yang merupakan pilar penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. (Red)